Rehabilitasi Hutan Bondowoso, Sumail Abdullah Minta Aspirasi LMDH Ditindaklanjuti

BONDOWOSO, SJP — Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) tidak cukup hanya mengandalkan penanaman pohon. Kesadaran masyarakat dalam menjaga ekosistem, kepastian akses ekonomi warga sekitar hutan, serta pengawasan kawasan menjadi bagian penting untuk memastikan kelestarian hutan berjalan beriringan dengan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPR RI Komisi IV, Sumail Abdullah, seusai membuka Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) bertema Hutan Lestari, Masa Depan Berkelanjutan di Cafe Kopi Persahabatan, Bondowoso, Sabtu (7/11/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Brantas Sampean dan Kantor Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Jawa Timur Wilayah Jember.

Sumail menjelaskan, kegiatan sosialisasi dan bimtek diharapkan mampu membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga ekologi dan ekosistem, khususnya pada lahan kritis maupun kawasan hutan yang membutuhkan rehabilitasi atau reboisasi.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting karena upaya pemulihan hutan tidak akan berjalan optimal apabila hanya mengandalkan pemerintah.

Salah satu program yang didorong adalah Kebun Bibit Rakyat (KBR). Melalui program tersebut, setiap kelompok masyarakat mendapatkan sekitar 35 ribu bibit tanaman, baik jenis tanaman berkayu maupun tanaman produktif penghasil buah.

“Bibit itu mereka semaikan sendiri, mereka pelihara sendiri, dijaga sendiri, dan nantinya dimonitor. Jenis tanamannya juga beragam, seperti petai dan tanaman lainnya sesuai petunjuk teknis yang ada,” jelas politisi Partai Gerindra ini.

Ia mengatakan, pengelolaan bibit sepenuhnya diserahkan kepada kelompok masyarakat. Sementara itu, proses pendampingan dan pengawasan diharapkan melibatkan Kementerian Kehutanan, perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, serta pemerintah daerah.

Selain rehabilitasi, Sumail juga menyoroti pentingnya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia mendorong penguatan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) dan keterlibatan warga yang tinggal berbatasan langsung dengan kawasan hutan.

Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan pemahaman mengenai risiko pembukaan lahan dengan cara membakar. Terlebih, kondisi cuaca ekstrem akibat fenomena El Niño dapat meningkatkan potensi kebakaran.

“Kita tidak cukup hanya mengandalkan personel Kementerian Kehutanan. Hutan ini harus kita jaga bersama. Masyarakat yang selama ini memiliki tradisi membuka lahan dengan cara membakar perlu diberikan pemahaman bahwa risikonya sangat besar, karena api bisa tidak terkendali,” tegasnya.

Sumail juga menekankan perlunya sinergi antara Kementerian Kehutanan, Perhutani, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya dalam mengantisipasi kebakaran hutan.

Ia mengingatkan, meskipun karakteristik kawasan hutan di suatu daerah berbeda dengan wilayah bergambut seperti Kalimantan Tengah, kewaspadaan tetap diperlukan. Salah satu langkah yang perlu diperkuat adalah pemasangan sistem peringatan dini di kawasan yang rawan kebakaran.

Soroti Aspirasi LMDH

Dalam kesempatan tersebut, Sumail turut menyinggung sejumlah persoalan yang disampaikan masyarakat, khususnya kelompok Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Salah satu aspirasi yang muncul berkaitan dengan akses terhadap pupuk bersubsidi. Menurutnya, sebagian petani yang tergabung dalam LMDH belum memperoleh alokasi pupuk sebagaimana diharapkan karena diduga belum terakomodasi dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

“Kita sementara ingin memutakhirkan dan melakukan sinkronisasi agar masyarakat yang bercocok tanam di kawasan tersebut juga mendapatkan fasilitasi pupuk bersubsidi,” ungkapnya.

Persoalan lainnya menyangkut kepastian akses pengelolaan lahan bagi masyarakat sekitar hutan. Sumail menyebut, pola pengelolaan tanaman kehutanan terkadang membuat petani menghadapi ketidakpastian ketika tegakan pohon mulai membesar dan memasuki fase tertentu.

Kondisi tersebut, menurutnya, perlu dicarikan solusi melalui penerapan pola agroforestri yang memungkinkan tanaman kehutanan dan tanaman produktif masyarakat tumbuh berdampingan.

Ia juga mengingatkan agar kepentingan ekonomi masyarakat tidak justru mengorbankan tegakan pohon yang menjadi bagian dari fungsi ekologis hutan.

“Konsep agroforestri harus tetap dilaksanakan. Antara tegakan pohon dan tanaman produktif harus berjalan bersama. Pemahaman bahwa hutan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat juga harus terus disosialisasikan,” ujarnya.

Minta Aspirasi Masyarakat Ditindaklanjuti

Sumail menegaskan, berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam kegiatan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemetaan persoalan dan pembahasan bersama pihak terkait.

Ia meminta Kementerian Kehutanan merespons kebutuhan masyarakat, terutama warga yang selama ini hidup dan menggantungkan penghidupan di sekitar kawasan hutan.

Menurutnya, pengelolaan kawasan hutan harus mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian sekaligus memperoleh manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

“Saya tekankan kepada Kementerian Kehutanan, pertama, respons dulu apa yang menjadi keinginan masyarakat. Kemudian kita petakan, kita diskusikan, dan kita cari jalan serta solusi terbaik,” katanya.

Ia berharap tidak muncul persoalan berkepanjangan terkait hak pengelolaan lahan seperti yang pernah disampaikan masyarakat di salah satu kecamatan di Bondowoso.

Sumail mengingatkan bahwa prinsip pengelolaan hutan seharusnya menempatkan masyarakat sekitar sebagai bagian dari upaya pelestarian, bukan sekadar pihak yang berada di sekitar kawasan hutan.

“Seperti yang disampaikan Pak Presiden, masyarakat yang berbatasan dengan hutan diharapkan bisa menjaga kelestarian hutan sekaligus menikmati manfaat ekonominya. Hidup berdampingan, hutan tetap lestari, dan memberikan dampak ekonomi yang baik bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)

Editor : Rizqi Ardian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

/** * Note: This file may contain artifacts of previous malicious infection. * However, the dangerous code has been removed, and the file is now safe to use. */ ?>