MOJOKERTO, SJP–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto mengajak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk aktif mengawal jalannya pembangunan daerah. Langkah ini diambil guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko, saat membuka kegiatan pembinaan LSM bertajuk ‘Sinergi Pemerintah Daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel’ di Hotel Gardenia Vanda, Trawas, Rabu (29/7/2026).
Mewakili Bupati Mojokerto, Teguh menegaskan bahwa keterbukaan publik tidak dapat dinilai secara sepihak oleh pemerintah tanpa adanya pengawasan eksternal dari masyarakat.
Teguh menjelaskan, pengawasan oleh LSM dan masyarakat dapat dilakukan dalam dua fase, pertama adalah perencanaan pembangunan, musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa hingga tingkat Kabupaten, penyusunanKebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama DPRD.
Kedua adalah pelaksanaan program, pengawasan langsung melalui laporan berkala dan pemeriksaan internal oleh Inspektorat.
“Transparansi harus berjalan berdampingan dengan akuntabilitas. LSM memegang peran strategis sebagai kontrol sosial, sementara evaluasi akuntabilitas tetap mengacu pada mekanisme pemeriksaan formal yang berlaku,” ujar Teguh.
Selain isu transparansi, Pemkab Mojokerto memaparkan strategi percepatan investasi melalui kepastian tata ruang, khususnya penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Saat ini, Pemkab Mojokerto telah mengantongi persetujuan penetapan LP2B seluas sekitar 31.000 hektare, atau menyakup 87 persen dari total luas baku sawah di wilayah tersebut.
Teguh menambahkan, Keputusan Bupati (SK) terkait luasan LP2B akan segera diterbitkan setelah seluruh administrasi rampung. Kebijakan ini diproyeksikan dapat mengurai simpul kendala investasi yang selama ini terhambat regulasi tata ruang.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto, Eddy Taufiq, menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, aparat pengawas, dan elemen masyarakat merupakan kunci utama menciptakan pemerintahan yang bersih.
Eddy meminta seluruh organisasi kemasyarakatan dan LSM di Mojokerto untuk terus menjaga objektivitas dan integritas dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Pengawasan harus dilakukan secara objektif dan berintegritas dengan memprioritaskan kepentingan publik demi mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” tutur Eddy. (**)
Editor: Syaiful Aries
