GRESIK, SJP — Pesatnya laju industrialisasi di Kabupaten Gresik dinilai membawa tantangan besar bagi kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat lokal.
Merespons hal tersebut, sejumlah tokoh masyarakat hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengimbau warga untuk bersiap beradaptasi sekaligus menangkap peluang di tengah perubahan tersebut.
Langkah antisipasi ini menjadi salah satu poin utama dalam diskusi Kopi Gresik bertajuk “Red Zone Gresik: Industrialisasi Menggeser Kota Santri” yang diselenggarakan oleh Local Media Network (LMN) dihadiri ratusan warga.
Ketua Bidang Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Gresik, Nur Faqih, menegaskan pentingnya kesiapan masyarakat menghadapi gelombang pendatang dan akulturasi budaya.
“Ketika wilayah utara mulai dipadati pendatang, budaya-budaya baru yang sebelumnya asing akan bermunculan. Ini adalah konsekuensi yang tidak bisa dihindari dan harus kita antisipasi sejak dini,” ujar Nur Faqih yang hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut.
Faqih menjelaskan, wilayah Gresik Pantura selama ini dikenal memiliki fondasi keagamaan yang kuat dengan ratusan pondok pesantren serta tradisi religius yang masih kuat di tengah masyarakat.
Namun demikian, perkembangan kawasan industri membawa konsekuensi sosial yang harus diantisipasi sejak dini.
Ia menyebut, masyarakat Pantura perlu menyiapkan diri menghadapi era multikultural dengan memperkuat nilai Islam rahmatan lil alamin, toleransi, serta kemampuan beradaptasi terhadap keberagaman suku, budaya, dan agama. Masyarakat juga harus menjadi tuan rumah yang baik tanpa kehilangan identitas religius yang selama ini menjadi ciri khas Gresik.
Sementara itu, tokoh masyarakat Kecamatan Dukun, Agus Ahmad Musfis Salam atau Gus Salam, menyampaikan banyak pesantren di Gresik kini mulai membuka sekolah vokasi dan pendidikan keterampilan sebagai bentuk respons terhadap perubahan zaman.
Langkah tersebut dinilai penting agar para santri memiliki kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman.
“Pesantren sudah mulai menjawab tantangan zaman. Banyak yang membuka sekolah vokasi dan pendidikan keterampilan agar para santri memiliki bekal yang cukup ketika memasuki dunia kerja tanpa meninggalkan nilai-nilai keagamaan,” ujarnya.
Ia pun mengingatkan bahwa industrialisasi juga memunculkan persoalan sosial baru, mulai dari perubahan pola pendidikan, berkurangnya pengawasan orang tua akibat jam kerja panjang, hingga tantangan moral di lingkungan masyarakat industri.
“Karena itu, pesantren tidak cukup hanya menjadi lembaga pendidikan agama, tetapi juga harus menjadi benteng moral dan pusat pembinaan karakter generasi muda,” tegasnya.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Gresik Agustin Halomoan Sinaga, menambahkan bahwa menjaga keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah.
Tetapi seluruh elemen masyarakat mulai dari tingkat RT, RW, pemerintah desa, tokoh agama, hingga pemerintah kecamatan juga harus terlibat aktif.
“Yang paling mengetahui kondisi wilayah adalah masyarakat sendiri. Karena itu, peran RT, RW, kepala dusun, kepala desa, dan tokoh masyarakat sangat penting dalam menjaga ketertiban lingkungan,” papar Sinaga.
Ia mengungkapkan bahwa perkembangan ekonomi dan industri turut menarik arus pendatang dari berbagai daerah. Karena itu, pengawasan sosial di tingkat lingkungan menjadi sangat penting agar pertumbuhan ekonomi tidak diikuti meningkatnya persoalan sosial yang berpotensi mengganggu identitas Gresik sebagai Kota Santri.
Sinaga juga menyinggung sejumlah kasus yang berhasil diungkap aparat dalam beberapa waktu terakhir, seperti temuan gudang penyimpanan narkotika dan gudang rokok ilegal.
Menurutnya, kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa pengawasan tidak bisa hanya mengandalkan aparat, tetapi memerlukan keterlibatan aktif masyarakat untuk melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing.
“Pencegahan yang paling efektif adalah ketika masyarakat ikut peduli dan bersama-sama menjaga lingkungannya. Pemerintah akan terus melakukan pengawasan, tetapi keberhasilan menjaga ketertiban tetap membutuhkan peran seluruh elemen masyarakat,” jelasnya.
Diskusi tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa industrialisasi dan identitas Gresik sebagai Kota Santri tidak harus dipertentangkan. Para narasumber diskusi yang digelar Selasa (28/7/2026) malam itu, sepakat bahwa kolaborasi antara pemerintah, pesantren, tokoh agama, masyarakat, dan dunia usaha menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian nilai-nilai religius.
Dengan sinergi tersebut, Gresik diharapkan mampu berkembang sebagai daerah industri yang maju tanpa kehilangan jati dirinya sebagai Kota Santri. (*)
Editor : Rizqi Ardian
