JOMBANG, SJP — Sorotan publik terhadap dugaan risywah (politik transaksional) dan dinamika perebutan kekuasaan mewarnai gelaran Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang.
Pengamat NU, Prof. Dr. Achmad Muhibbin Zuhri, melontarkan kritik terkait ancaman pembusukan moral di tingkat elite keagamaan.
Muhibbin menyinggung paradoks mendasar yang kerap melanda elite organisasi, ia mempertanyakan mengapa figur yang dikenal sebagai kiai, rajin beribadah, dan berkedudukan tinggi masih dapat terperosok dalam praktik zalim.
Ia menegaskan, ancaman bahaya terbesar bagi tokoh agama bukanlah maksiat kasatmata, melainkan manipulasi moral atas nama kebenaran.
Ia meyakini bahwah ketika seseorang mencapai derajat kesalehan ritual, godaan tidak lagi datang dalam bentuk larangan agama yang nyata, melainkan menyusup halus melalui pembenaran atas ambisi politik.
“Ketika manusia sudah rajin beribadah, berdzikir, dan beristighfar, maka setan akan menggunakan strategi yang lebih advance,” ujar Muhibbin.
Strategi tersebut, menurutnya, bekerja dengan memanfaatkan nafsu kekuasaan, kepentingan kelompok, dan ambisi pribadi yang dibungkus dengan narasi perjuangan agama. Akibatnya, pelaku merasa sedang membela organisasi, padahal sedang melanggengkan kezaliman.
Kritik ini menyasar langsung dinamika Muktamar NU ke-35. Muhibbin menilai dugaan lobi politik uang dan tarik-menarik kepentingan transaksional telah mengancam marwah organisasi. Kesalehan ritual elite keagamaan terbukti tidak menjamin kesalehan sosial maupun moral saat berhadapan dengan takhta.
“Ketika hawa nafsu berhasil menyamar sebagai perjuangan, kepentingan pribadi dapat terlihat seperti kepentingan umat. Ambisi dapat dianggap sebagai amanah. Dan kezaliman bisa dibungkus dengan argumentasi pembenaran,” tegas Muhibbin.
Ia mengingatkan bahwa Muktamar bukan arena pragmatis untuk memenangkan figur tertentu, melainkan forum tertinggi penentu arah khidmah organisasi. Jika proses pemilihan kepemimpinan dinodai transaksi politik, marwah jam’iyah dan kepercayaan jutaan warga nahdliyin menjadi taruhannya.
Muhibbin menegaskan, fenomena ‘kiai zalim’ harus menjadi alarm keras bagi seluruh peserta Muktamar dan pengurus organisasi.
Ukuran kebenaran tidak boleh lagi ditentukan semata oleh status spiritual sosok yang melakukan, melainkan wajib diuji melalui proses, integritas, dan dampak dari tindakan tersebut.
Muktamar ke-35 di Jombang ini menjadi pertaruhan apakah NU mampu mempertahankan tradisi keulamaan yang bersih dari praktik politik transaksional, atau justru terjebak dalam pragmatisme kekuasaan. (*)
Editor: Syaiful Aries
