JOMBANG, SJP – Dinamika organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), memasuki babak baru yang krusial. Pasca kembalinya tampuk kepemimpinan ke lingkungan Pesantren Tebuireng, wacana mengenai arah gerak organisasi di abad keduanya menjadi sorotan publik. NU tidak lagi sekadar dituntut besar secara kuantitas, melainkan harus kuat secara kultural dan berdaya secara ekonomi.
Menanggapi hal tersebut, pengamat sosial-keagamaan sekaligus peneliti gerakan Islam Nusantara, Mustakim Muhammad, menyampaikan pandangan kritisnya. Ia menilai bahwa tantangan terbesar NU saat ini adalah memilih jalan, terjebak dalam pragmatisme politik perdagangan atau tetap konsisten pada politik perjuangan.
Dalam keterangannya, Mustakim menjelaskan bahwa terminologi “politik perdagangan” dan “politik perjuangan” bukan sekadar dikotomi retoris, melainkan menyangkut orientasi dasar pengelolaan organisasi.
“Karakter pedagang selalu berorientasi pada profit dan keuntungan transaksional. Jika mentalitas itu yang mendominasi ruang-ruang kepemimpinan di tubuh NU, maka yang terjadi adalah komodifikasi organisasi. NU akan besar secara kas, tetapi bisa keropos secara nilai,” ujar Mustakim, mengutip esensi pemikiran yang berkembang di kalangan Nahdliyin.
Mustakim menegaskan bahwa NU saat ini tengah bergerak di persimpangan. Di satu sisi, organisasi ini memiliki potensi ekonomi yang luar biasa besar. Jutaan warga Nahdliyin adalah pasar sekaligus aktor ekonomi riil. Namun, potensi itu kerap tidak terkelola maksimal karena lemahnya konsolidasi dan minimnya keberpihakan sistem.
“NU tidak boleh alergi pada modernitas. Digitalisasi, penguasaan teknologi, hingga pengelolaan aset secara profesional adalah sebuah keniscayaan. Tapi ingat, kekayaan dan keuntungan yang dicari bukan untuk memperkaya elite organisasi, melainkan untuk mengembalikan kemanfaatan kepada umat. Di sinilah letak politik perjuangan itu,” tegas Mustakim.
Dua Amanah di Pundak Gus Kikin
Mustakim menyoroti posisi strategis yang kini diemban oleh KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin). Menurutnya, sosok Gus Kikin merepresentasikan pertemuan dua dunia besar: Pesantren dan Organisasi Modern.
“Gus Kikin memikul dua beban sejarah. Pertama, sebagai Pengasuh PP Tebuireng, beliau adalah penjaga api perjuangan Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari. Kedua, sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026–2031, beliau adalah nahkoda kapal besar yang harus berlayar di tengah badai perubahan zaman. Ini bukan soal jabatan, ini soal kemampuan meramut santri dan jutaan umat sekaligus,” papar Mustakim.
Mustakim menambahkan, mengelola 18 cabang PP Tebuireng dan jutaan warga NU di seluruh dunia adalah pekerjaan raksasa. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan kepemimpinan tidak lagi bisa diukur dari seberapa banyak acara seremonial digelar, melainkan dari seberapa besar daya ungkit organisasi terhadap kesejahteraan warga di akar rumput.
“NU punya segalanya, lahan wakaf, potensi SDM, jaringan internasional, hingga legitimasi kultural yang kuat. Yang sering kurang adalah keberanian untuk mengeksekusi. Jika NU tetap menjadi penonton di negeri sendiri, maka kita gagal menjalankan politik perjuangan,” imbuhnya.
Kesejahteraan sebagai Kompas Moral
Dalam analisisnya, Mustakim Muhammad menggarisbawahi bahwa ciri khas politik perjuangan ala NU adalah sinergi antara kebangsaan dan keislaman. Islam tidak boleh dijadikan alat untuk memecah belah, melainkan sebagai energi untuk memakmurkan bumi Indonesia.
“Kemandirian ekonomi umat adalah jihad kontemporer. Gus Kikin dan jajaran PBNU harus mampu menerjemahkan nilai-nilai pesantren menjadi gerakan ekonomi kerakyatan yang modern. Petani NU harus naik kelas, pedagang kecil NU harus terdigitalisasi, dan santri harus dididik menjadi pencipta lapangan kerja, bukan sekadar pencari kerja,” tegasnya.
Mustakim menutup pernyataannya dengan sebuah refleksi tajam: NU tidak boleh menjadi organisasi yang gagah di panggung politik, tetapi lunglai di medan ekonomi. Ia berharap, di bawah kepemimpinan cicit Mbah Hasyim Asy’ari ini, NU mampu membuktikan bahwa organisasi berbasis massa tradisional bisa tampil sebagai kekuatan ekonomi modern yang beradab.
“Tujuan akhirnya jelas: membangun kemaslahatan umat dan bangsa dalam ridha Allah SWT. Selama kompas moral itu tidak hilang, NU akan selalu menemukan jalannya pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi,” pungkas Mustakim Muhammad. (*)
Editor : Rizqi Ardian
