KOTA BATU, SJP – Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto meminta pemerintah pusat dan daerah menyelaraskan data dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Keselarasan tersebut dinilai penting agar program yang bersumber dari dana cukai dapat digunakan secara tepat sasaran dan sesuai kebutuhan daerah.
Orang nomor dua di Kota Batu itu pada Kamis (3/9/2026) menegaskan permintaan itu disampaikan olehnya dalam dalam forum REBOAN: Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah antara Kepala Daerah dan Kementerian Dalam Negeri pada Rabu kemarin, dimana forum tersebut dipimpin Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Cheka Virgowansyah.
“Perbedaan atau ketidaksinkronan data antara pemerintah pusat dan daerah dapat memengaruhi ketepatan program yang dijalankan. Karena itu, diperlukan sinkronisasi data sekaligus kebijakan agar pelaksanaan DBHCHT dapat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di daerah,” urainya.
Menurutnya, penyelarasan data juga diperlukan untuk menghindari tumpang tindih program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan data yang selaras, perencanaan hingga pelaksanaan program DBHCHT dapat dilakukan secara lebih efektif.
Heli berharap penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah tidak hanya dilakukan dalam penyusunan kebijakan, tetapi juga dalam penyediaan dan pemutakhiran data. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki dasar yang lebih kuat dalam menentukan program yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.
“Harapannya Kemendagri bersama kementerian terkait dapat memperkuat koordinasi dan menyelaraskan data maupun kebijakan, sehingga pengelolaan DBHCHT dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (*)
Editor: Syaiful Aries
