SUARAJATIMPOST.COM – Istilah desil belakangan ini kian akrab di telinga masyarakat, mewarnai linimasa media sosial, percakapan warga, hingga pengumuman resmi instansi pemerintah. Mulai dari penetapan kuota penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), kelayakan Program Keluarga Harapan (PKH), pendaftaran Beasiswa KIP-Kuliah, hingga penentuan tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri, semuanya seolah digantungkan pada satu angka bertuliskan “Desil 1” sampai “Desil 10”.
Namun, tidak sedikit masyarakat yang masih bertanya-tanya mengenai makna di balik angka tersebut. Pertanyaan yang paling sering muncul adalah mengapa seseorang yang merasa hidupnya pas-pasan justru terlempar ke kelompok desil tinggi, sementara yang lain masuk ke dalam kategori desil bawah.
Asal-Usul dan Konsep Dasar Pemeringkatan
Secara etimologi, kata desil berakar dari bahasa Latin decimus yang berarti “kesepuluh”. Sejak akhir abad ke-19, istilah statistik ini dipergunakan untuk membagi sekumpulan data yang telah diurutkan menjadi sepuluh bagian yang sama besar, di mana setiap kelompok mewakili porsi tepat 10 persen dari total populasi. Di Indonesia, indikator pengeluaran rumah tangga yang menjadi dasar perhitungan desil diolah secara rinci oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui berbagai survei sosial-ekonomi nasional.
Data komprehensif tersebut kemudian diterapkan ke dalam basis data Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) maupun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik pemerintah guna memetakan tingkat ekonomi masyarakat secara berjenjang, mulai dari Desil 1 untuk kelompok 10 persen paling tidak sejahtera hingga Desil 10 untuk kelompok 10 persen paling sejahtera.
Bukan Cuma Gaji: 39 Variabel Multidimensi BPS
Penentuan posisi kesejahteraan suatu keluarga ternyata tidak dapat diukur secara dangkal hanya melalui besaran gaji bulanan atau angka pengeluaran semata. Untuk mendapatkan gambaran sosial-ekonomi yang presisi, BPS mengolah hingga 39 variabel multidimensi. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa status desil bukanlah batas nominal pendapatan yang kaku, melainkan sebuah pemeringkatan relatif.
Hal inilah yang membuat dua keluarga dengan nominal pendapatan bersih yang persis sama bisa berada di tingkat desil yang berbeda. Posisi tersebut sangat dipengaruhi oleh variabel pendukung lain, seperti kondisi fisik tempat tinggal, kepemilikan aset, karakteristik pekerjaan, jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan, hingga akses terhadap layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi.
Seluruh data rinci tersebut kemudian dihitung menggunakan metode statistik khusus bernama proxy mean test. Pemodelan matematis ini berfungsi untuk mendekati tingkat kesejahteraan riil sebuah keluarga secara objektif dan mendalam tanpa bergantung pada pengakuan nominal gaji yang acap kali tidak konsisten.
Karena posisinya bersifat relatif dan dinamis terhadap keseluruhan populasi nasional, BPS secara berkala mengimbau masyarakat untuk selalu memutakhirkan data keluarga apabila terjadi pergeseran struktur ekonomi, perubahan status pekerjaan, maupun penambahan atau pengurangan jumlah anggota rumah tangga.
Penerapan Desil dalam Penyaluran Bantuan Publik
Dalam tata kelola perlindungan sosial nasional, fungsi utama pemeringkatan desil adalah sebagai alat penargetan (targeting tool) agar penyaluran bantuan publik dan insentif negara berlangsung tepat sasaran.
Pada skema penyalurannya, kelompok Desil 1 dan Desil 2 yang tergolong sangat miskin dan miskin ditempatkan sebagai sasaran prioritas utama untuk menerima program bantuan tunai bersyarat seperti PKH serta program bantuan pangan BPNT. Sementara itu, kelompok Desil 3 dan Desil 4 yang tergolong hampir miskin dan rentan dialokasikan untuk masuk ke dalam jaringan pengaman sosial pendukung guna mencegah mereka jatuh ke jurang kemiskinan ekstrem, mencakup program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN), bantuan pendidikan KIP, hingga subsidi energi seperti listrik dan LPG 3 kg.
Di sisi lain, rumah tangga yang berada pada kelompok Desil 5 masih memiliki peluang untuk memperoleh bantuan sosial, namun penyalurannya dilakukan secara jauh lebih selektif dan sangat bergantung pada hasil asesmen faktual petugas di lapangan.
Adapun masyarakat yang berada pada kelompok Desil 6 hingga Desil 10 dinilai sudah memiliki ketahanan ekonomi yang mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya tanpa intervensi pemerintah, sehingga secara otomatis berada di luar skema penerima bansos. Bagi penyusun kebijakan di tingkat kementerian maupun daerah, pemetaan desil ini menjadi instrumen navigasi yang sangat krusial dalam merencanakan alokasi anggaran serta mengevaluasi efektivitas program pengentasan kemiskinan secara terukur.
Mewujudkan Keadilan Distribusi Bantuan
Pemahaman mendalam mengenai konsep desil menjadi sangat penting agar masyarakat dan pemangku kepentingan memiliki sudut pandang yang objektif dalam melihat mekanisme distribusi bantuan publik. Sebagai instrumen berbasis data multidimensi, desil tidak mematok status sosial-ekonomi berdasarkan persepsi subjektif, melainkan melalui pemeringkatan kondisi rumah tangga secara komprehensif di tingkat nasional. Dengan memahami bahwa penetapan desil memperhitungkan variabel yang adil mulai dari ketersediaan aset hingga beban tanggungan proses verifikasi penerima bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan subsidi energi dapat dipahami secara transparan dan rasional sesuai dengan tingkat kebutuhan relatif tiap-tiap lapisan masyarakat. (**)
Editor: Danu
Baca Juga :
Data Lambat Diperbarui, Anomali Desil DTSEN Putus Hak Bansos Warga Miskin
Panduan Lengkap Cek Desil DTSEN, Cara Sanggah, dan Prosedur Usul Bansos Tepat Sasaran
[INFOGRAFIS] Alur 4 Langkah Sanggah Bansos Salah Sasaran Lewat Aplikasi Cek Bansos
Memahami Desil: Dari Teori Matematika hingga Penentu Pembagian Bansos di Indonesia
